Pemenuhan hak-hak konsumen tidak terlepas dari perlindungan hukum yang bersumber dari Undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri.
Pemenuhan hak-hak konsumen merupakah hal yang utama dan penting bagi keberlangsungan hidup konsumen. Akan tetapi dengan adanya penerbitan peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 mengenai pembatasan jam operasional seingga pemenuhan hak-hak konsumen tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dibuatkan rumusan masalah yaitu dalam penelitian ini menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen terkait pembatasan jam operasional toko swalayan (1) dan Apakah yang mendasari Pemkab Majene menerbitkan perda nomor 19 tahun 2015 tentang pembatasan jam operasional toko swalayan tersebut (2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, dalam kaitannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat serta data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa konsumen toko swalayan, dan Kabag Hukum Setda Kab.Majene, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemenuhan hak-hak sebagai konsumen dengan adanya pembatasan jam operasional toko swalayan tersebut adalah konsumen merasa sangat dirugikan serta kurang mendapatkan haknya sehingga pemenuhan hak-hak atas konsumen tidak
terlaksana dengan baik., masyarakat menilai dengan adanya peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 terkait pembatasan jam operasional toko swalayan ini membuat konsumen kurang mendapatkan haknya seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 yaitu mengenai hak pemenuhan kebutuhan hidup.