Penelitian ini mengkaji persoalan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi bilamana uang kembalian tersebut tergolong ke dalam pecahan kecil seperti Rp.500,- ke bawah yang terjadi di Alfamidi Kabupaten Majene, pengalihan uang kembalian ini tidak jarang membuat konsumen mengeluh dan merasa dirugikan karna tidak mengetahui uang kembaliannya akan didonasikan untuk siapa dan ke tempat mana. Penelitian ini menggunakan penggabungan metode empiris dan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), doktrinal dan sosial berdasarkan pada fakta di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, pertama bawa Alfamidi Kabupaten Majene dalam hal pengembalian uang kembalian ke dalam bentuk donasi dilakukan dengan tidak begitu mempertimbangkan etika dan moral dalam berdagang sehingga terdapat konsumen yang merasa terpaksa dan dirugikan. Kedua, berdasarkan Pasal 1360 KUHPer dan Pasal 4 huruf b UUPK maka konsumen berhak atas barang atau
jasa yang sesuai dengan nilai tukar, dengan uang kembalian yang sesuai dengan alat tukar yang sah. Dalam Pasal 4 huruf g, Pasal 7 huruf a dan c UUPK pelaku usaha kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur,
maka dalam pengalihan donasi harus dimintakan persetujan kepada konsumen dengan etika yang baik.