Dalam Penelitian ini memakai metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case law approach). Dalam penelitian ini mengkaji faktor penyebab
pemaksaan perkawinan anak dibawah umur dan Bagaimanakah pengaturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dilihat dari perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatifempiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundangundangan, serta efektifitas yang terjadi di masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pemaksaan perkawinan anak dibawah
umur dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah factor penyebab pemaksaan perkawinan anak dibawah umur dikarenakan
tiga hal yaitu faktor perjodohan, dan faktor terjadinya insiden artinya karna melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah atau melanggar norma agama ataupun budaya,.Adapun bentuk pengaturan hukum pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Undangundang No 12 Tahun 2022 Pasal 10 ayat 1 TPKS dijelaskan,Setiap orang secara melawan hukum memaksa,menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya atau
orang lain,atau menyalahgunakan kekuasaanya untuk melakukan atau membiarkan dilakukanya perkawinan denganya atau dengan orang lain,di pidana karena pemaksaan perkawinan”dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.200 juta. Adapun pada pasal 10 ayat 2 di jelaskan termasuk pemaksaan perkawinan yaitu perkawinan anak,pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktek budaya dan
pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan.