Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Pengadilan Negeri dalam mengadili persoalan pemilu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.757/pdt.G/2022. Apakah sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundangundanga yang berlaku. Serta untuk mengetahui bagaimana status hukum
eksektorial putusan No. 757/pdt. G/2022 PN dapat dilaksanakan atau tidak. Adapun metode yang digunakan ialah penelitian Normatif berdasarkan norma-norma dan kaidah kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dan pendekatan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai bahan untuk permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa Putusan 757/pdt.G/2022/PN jkt.Pst. pengadilan negeri tidak mempunyai kedudukan dalam putusan ini, sebab pengadilan negeri tidak diberikan kewenangan untuk mengadili persoalan pemilu.. Sebab yang diberikan kewenangan untuk mengadili ialah PTUN. Dan Berdasarkan putusan No. 757/pdt. G/2022 PN yang telah dibacakan oleh hakim. maka pada saat itu putusan No. 757/pdt. G/2022 PN sudah mempunyai kekuatan eksektorial dan mengikat kedua bela pihak yang harus dijalankan