Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perantara pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr.Drs.H.A.Tamaruddin,S.Ag.,M.H. dan Sulaeman,S.H.,M.H. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen Perantara pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturanaturan guna menyejahterahkan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Konsumen antara/perantara adalah setiap orang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial),kemudian pakaian bekas yang dimaksud disini adalah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain dan kemudian menjadi barang thrift dengan menjadi produk second atau bekas baik local maupun impor.Biasanya, barang-barang ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Dari pernyataan ini penulis akan membahas masaslah tentang upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh produsen pakaian bekas impor yang mengalami kerusakan fisik dan akan dijual kembali dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli pakaian bekas impor yang mengalami kerugian finansial. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif empiris dengan jenis pendekatan undang-undang statute Aprroach dan pendekatan konseptual conceptual approach.kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan itu secara observasi,wawancara, dan dokumentasi yang berlokasi di kabupaten Polewali Mandar. Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli pakaian bekas impor yang mengalami kerugian finansial itu mereka memerlukan kaidahkaidah hukum yang mencegah perbuatan-perbuatan tidak jujur dalam bisnis, kemudian mereka berhak diberikan kompensasi gantirugi sesuai pada pasal 19 ayat (1-4) Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produsen terhadap pakaian bekas impor yang mengalami kerugian finansial ialah dengan dua cara yaitu Litigasi dan Non litigasi, melihat pada pasal 45 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.