Analisis hukum penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian ( studi kasus wilayah hukum majene). Skripsi. Jurusan hukum. Fakultas ilmu social dan ilmu politik. Universitas Sulawesi barat. Dosen pembimbing PUTERA ASTOMO, SH.MH dan ASRULLAH, SH.MH. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat sering terjadi, kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas Negara (transnational crime) terorganisir (organized crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali juga bagi oknum kepolisian. Sebagaimana manusia biasa oknum polisi juga bisa melakukan tindakan pidana, banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat.selain itu factor lingungan juga berpengaruh dalam hal ini. Sebagaimana yang di ketahui bahwa polisi merupakan alat Negara yang berfungsi untuk memberikan keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat justru melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal tersebut membutuhkan penanganan yang serius dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan sanksi tegas berupa sanksi kode etik, tentunya juga harus di berikan sanksi pidana. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian ini menggunakan beberapa peraturan yang terkait antara lain peraturan perundangundangan no 35 tahun 2009 tentang narkotika kemudian juga menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dari Peraturan disiplin polri di atur dalam PP No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republic indonesia. Adapun untuk penegakan kode etik kepolisian menggunakan peraturan kepolisian republic Indonesia nomor 7 tahun 2006 sebagaimana telah di rubah dengan peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian negara republic Indonesia.