ABSTRAK
M Alim Tawaqqal R (I0118528) Tinjauan Yuridis Terhadap Kreditur Separatis
Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Dibimbing oleh Sulaeman S.H., M.H dan Rezki Amaliah, S.H., M.H.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak�hak kreditur separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU), menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan tersebut, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang�undangan (statute approach) serta analisis putusan pengadilan. Penelitian dilakukan
melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur hukum yang relevan. Data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk
menggambarkan kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dengan praktik di
lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak kreditur
separatis masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya ketidakjelasan regulasi,
lamanya proses hukum, kurangnya koordinasi antara kurator dan kreditur, perebutan
aset dengan kreditur lain, serta keterbatasan sumber daya. Upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi perbaikan dan penyempurnaan
hukum kepailitan, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, efisiensi proses
peradilan, serta penguatan sumber daya manusia maupun kelembagaan. Sementara
itu, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain�Lain/2019/PN Niaga.Jkt.Pst menunjukkan penerapan Pasal 55 dan Pasal 59 UU
Kepailitan, namun menimbulkan perdebatan mengenai keadilan bagi kreditur
separatis karena hak eksekutorial dapat dialihkan kepada kurator. Berdasarkan hasil
penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Kepailitan
telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur separatis, namun secara
praktis implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu,
diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan efektivitas aparat penegak hukum, serta
penguatan koordinasi antar pihak agar hak-hak kreditur separatis dapat terlindungi
secara adil dan proporsional dalam proses kepailitan dan PKPU.