Suryanti I0118018 Aspek Hukum Pemberlakuan Diversi Dalam Memberikan JaminanHak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Majene. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr.Drs, A. TAMARUDDIN,S.Ag.,M.H Dan ASRULLAH,S.H.,M.H.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana dengan tujuan menghindari proses penahanan terhadap anak dengan mengedepankan asas pemanfaatan hukum. Sehingga penulis lebih berfokus membahas tentang apakah pemberlakuan diversi dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mjn ditinjau dari aspek hukum pemberlakuan diversi.
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (case Aprroach), perundang-undangan (statute Aprroach) dan pendekatan konseptual (conceptual Aprroach).
Adapaun dari hasil penelitian ini pemberlakuan diversi dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana bahwa pada dasarnya selain memperhatikan hak-hak dan keadilan terhadap korban dan keluarganya begitupun juga terhadap anak sebagai pelaku dijamin hak-hak dan keadilan terhadap dirinya termasuk dalam berkas perkara nama pelaku dan pihak yang lain disamarkan serta penghidaran penjatuhan pidana mati/pidana seumur hidup kecuali sebagai upaya tertakhir dan dalam waktu yang paling singkat ketentuan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 1/Pid.Sus-anak/2002/Pn.Mjn Jelas bahwa pertimbangan hakim telah dapat menjamin hak-hak anak sebagai pelaku atau terpidana sesuai dengan ketentuan diversi yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindangan Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dengan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju dan mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju