Indah I0119319, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI MAMUJU
Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik universitas sulawesi barat Dosen Pembimbing Sulaeman S.H.,M.H Dan Akhdiari Harpa Dj, S.H., M.H Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaai The Rule of Law). Hal mana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” untuk menjabarkan/menjamin ide negara hukum itu maka lahirlah Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantaun hukum merupakan hak kostitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (equality before the law). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hokum mandar yustisi Mamuju. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris. Pengumpulan data dan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap berhubunagn erat dengan permasalahan yang diteliti.
Data yang terkumpul diaanalisis dengan mengunakan analisis kualitatif. Terdapat beberapa hambatan yaitu apakah bantuan hukum sudah terimplementasi bagi warga miskin dan faktor-faktor yang dihadapi mandar yustisi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Mamuju. Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Mamuju terdapat beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang dikelola oleh instansi pemerintahan. Disamping yang dikelola oleh Lembaga Pemerintah seperti LBH Mandar Yustisi merupakan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.