Hukum Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing I (Asrullah) dan (Akhdiari Harpa Dj) sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian. Penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dan dapat menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikis, maupun sosial. Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah aturan terkait penelantaran anak pasca perceraian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai penelantaran anak pasca perceraian di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi
dasar utama melalui Pasal 76B dan 77B yang melarang serta memberi sanksi pidana bagi pelaku. KUHP Pasal 341, 428 dan 429, 430 dan 431, UU PKDRT Pasal 49, dan PP Nomor 78 Tahun 2021 juga memperkuat perlindungan anak dari penelantaran. Penerapan hukum pidana dalam melindungi hak-hak anak dilakukan melalui mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan dasar Pasal 76B dan 77B UU Perlindungan Anak. Penerapan ini bersifat represif dengan menjatuhkan sanksi pidana sekaligus preventif untuk mencegah pelanggaran hak anak.