Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dan pengamatan melalui observasi di Desa Galung Tulu.Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari laporan dan dokumentasi di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten polewali Mandar.Teknik analisis datanya menggunakan Model Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data ( data collection), redukasi data (data reduction ,penyajian data (data distply).dan penarikan kesimpulan /verifikasi (conclising drawing/verification). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaaan dana desa di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ada.
The aim of this research is to find out how the management of village funds in Galung Tulu village,Balanipa District,Polewali Mandar Regency,is in accordance with minister of home affairs regulation number 20 of 2018.this research is qualitative research using a descriptive apparoach. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly
through interviews and observations through observass in Galung Tulu village. Meanwhile, secondary data is data that comes from reports and documentation in Galung Tulu village, district. Balanipa, Polewali Mandar Teknik regency,data analysis uses the milles and Huberman model, namely data collection,data reducation,data presentation (latu damu and concluding drawing \verification). The result of this research show that the management of village funds in Galung Tulu village, Balanipa district is based on minister of home affairs regulation number 20 of 2018 is appropriate and running well, in accordance with existing provision.