Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum fatwa majelis ulama indonesia nomor 83 tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di indonesia dan implikasi hukum pemboikotan produk asing oleh masyarakat berdasarkan undang-undang larangan praktik dan usaha persaingan tidak sehat di kabupaten majene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Kemudian
diolah dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum fatwa majelis ulama indonesia
nomor 83 tahun 2023 terkait dengan pemboikotan produk asing berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di indonesia yaitu boikot yang didasarkan pada fatwa
majelis ulama indonesia secara yuridis tidak melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 karena sifatnya hanya himbauan bukan ketetapan hukum. Namun, fatwa majelis ulama indonesia merupakan bagian organisasi islam sehingga memberikan pengaruh terhadap aksi seruan boikot yang berdampak langsung kepada penjualan produk asing dan implikasi hukum pemboikotan produk asing oleh masyarakat berdasarkan undang-undang undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan usaha persaingan tidak sehat di kabupaten majene yaitu penurunan omzet usaha retail akibat perubahan preferensi konsumen, pemutusan hubungan kerja akibat turunya daya beli masyarakat dan dominasi oleh produk lokal.