Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan faktor pendukung serta penghambat pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan individu yang terlibat langsung dalam pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan pernikahan usia dini, yang dianalisis berdasarkan lima isi kebijakan dan tiga lingkungan implementasi menurut Merilee S.Grindle yaitu: (isi kebijakan) kepentingan yang mempengaruhi (Interest affected), tipe manfaat (Type of benefits), derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of change envision), pelaksana program (Program implementer), sumber daya yang digunakan (Resources commited), (lingkungan implementasi)
kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (Power, interest, and startegy of actor involved), karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (Institution and regime characteristik), tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Compliance and responsiveness). Meskipun Pemerintah Kabupaten Majene telah berupaya mencegah pernikahan usia dini melalui sosialisasi, kampanye, puspaga, dan Peraturan Daerah (Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak), upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Data menunjukkan antara data resmi pemerintah dan realita di lapangan, dengan banyak kasus pernikahan usia dini tidak terlaporkan. Hal ini mengindikasikan adanya celah implementasi kebijakan, yang diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat setempat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang inovatif, pembentukan forum anak dan remaja, serta pemberdayaan ekonomi keluarga
untuk mengurangi faktor pendorong pernikahan usia dini.