Pekerja Migran Indonesai menjadi salah satu pekerjaan yang banyak di pilih warga Indonesia dengan berbagai alasan. Salah satu negara pilihan utama PMI ialah Malaysia. banyaknya PMI di Malaysia menimbulkan masalah salah satunya terkait anak-anak mereka yang sulit mendapatkan akses pendidikan layak. Dalam mengatasi masalah ini dibutuhkan peran pemerintah dan aktor-aktor Multi Track Diplomacy untuk membantu memberikan akses pedidikan bagi anak-anak PMI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memfokuskan analisis pada empat jalur diplomasi, yakni: pemerrintah, non pemerintah/profesional, masyarakat sipil dan penelitian, pengabdian dan pendidikan. Anak-anak PMI sering kali mengalami keterbatasan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, status hukum hingga kebijakan negara penerima. Jalur pertama, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Malaysia melalui forum Annual Consultation, yang menghasilkan inisiasi konkret seperti penndirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Community Learning Center (CLC) dan Indonesia Community Center (ICC). Pemerintah juga menugaskan guru bina dan memfasilitasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke CLC. Jalur Kedua, HUMANA, Sabah Bridge, NGO PERMAI dan YPPAI memainkan peran penting dalam menjangkau anak-anak PMI di wilayah perkebunan terpencil. Mereka menyediakan layanan pendidikan, pelatihan, advokasi serta beasiswa repatriasi. Jalur Keempat, Mayarakat sipil yang terlibat melalui peran guru pamong sebagai tenaaga pendidik yang mendampingi guru bina dalam memberikan pembelajaran. Jalur Kelima, Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan melalui program KKN internasional dan pengabdian masyarakat oleh berbagai universitas di Indonesia. Dengan Multi Track Diplomacy Indonesia dinilai efektif dan berhasil dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia dengan peran kolaboratif aktor negara dan non-negara yang terlibat.