Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, dengan fokus pada faktor disposisi (sikap) pelaksana kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap antara pelaksana kebijakan di tingkat desa dan kabupaten. Pemerintah desa dan kelompok tani menunjukkan komitmen dan kesiapan tinggi dalam menjalankan Perda tersebut. Namun, di sisi lain, disposisi pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pertanian, masih lemah yang tercermin dari minimnya sosialisasi, koordinasi, dan respon terhadap upaya komunikasi dari pihak desa. Lemahnya sikap dan dukungan dari pelaksana di tingkat atas menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan komitmen dan perubahan sikap dari pemerintah kabupaten menjadi langkah penting untuk mewujudkan tujuan dari Perda ini secara optimal.
This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2021 of Mamasa Regency concerning the Protection and Empowerment of Farmers, focusing on the disposition factor of policy implementers based on the policy implementation theory of Edwards III. The findings indicate a contrast in attitudes between policy implementers at the village and regency levels. Village governments and farmer groups demonstrate strong commitment and readiness to implement the regulation. However, the disposition of the regency government— particularly the Department of Agriculture—remains weak, as reflected by the lack of socialization, coordination, and response to communication efforts from village authorities. This lack of commitment and supportive attitude from higherlevel implementers serves as a major obstacle to the effectiveness of policy implementation. Therefore, strengthening commitment and improving the disposition of the regency government are essential steps to achieving the regulation's objectives optimally.