Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian back date (tanggal mundur) dalam transaksi jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik, perjanjian dengan back date sering dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, namun memunculkan persoalan hukum, terutama apabila dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti menghindari pajak atau
menyembunyikan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif, empiris dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka
dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian back date dapat dinyatakan sah selama memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, jika terbukti melanggar ketentuan hukum atau dibuat dengan itikad tidak baik, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan bahkan dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perjanjian sangat penting dalam penggunaan back date agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak.