Dalam Penggunaan uang elektronik e-money meskipun praktis dan efisien rentan disalahgunakan sehingga memiliki potensi risiko dalam penggunanya oleh karena itu di perlukan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan menggunakan pendekatan UndangUndang, Pendekatan Pengaturan dan Pendekatan Kasus. Perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif bagi pemegang e-money. Oleh karena itu terdapat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (E-Money) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang E-Money dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melindungi pemegang kartu e-money UUPK menjamin sembilan hak dasar konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak atas informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks emoney, hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai layanan, hak untuk mengajukan keluhan, serta hak atas penggantian saldo
yang hilang atau transaksi yang gagal. Keefektifan UUPK dalam meperkuat posisi konsumen di mana pelaku usaha (Penerbit) di wajibkan memberikan ganti rugi dalam risiko kerugian yang dialami pemegang e-money. Perlindungan hukum yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan elektronik yang aman dan adil.