Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau kesesuaian pelaksanaan pemasangan APK dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan ketentuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, dan perwakilan peserta pemilu, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih
terdapat pelanggaran dalam pemasangan APK, seperti penempatan di lokasi terlarang, ukuran yang tidak sesuai ketentuan, dan minimnya pengawasan dari aparat terkait. Temuan ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi yang berkelanjutan kepada peserta pemilu maupun masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga pemilu, serta revisi regulasi untuk memperjelas sanksi dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran pemasangan APK.