Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat berdasarkan hukum, termasuk dalam hal perizinan usaha. Dalam konteks ini, budidaya sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomi tinggi juga menjadi perhatian, terutama terkait legalitas pendiriannya di kawasan terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan izin pendirian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki atau menjalankan usaha sarang burung walet di area yang dilarang berdasarkan Peraturan Bupati Majene No. 5 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang memadukan studi kepustakaan dengan wawancara dan observasi lapangan di Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat bangunan sarang burung walet yang berdiri di area yang dilarang oleh peraturan tersebut, seperti di dekat sekolah dan rumah ibadah, dengan izin yang tidak sesuai atau tanpa izin sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta ketidaksinkronan antara sistem perizinan nasional dan zonasi daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang lebih teknis serta sistem integrasi data zonasi yang baik guna menjamin kepastian hukum, pelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap masyarakat.