Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas lex loci celebrationis, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan.
Jenis penelitian adalah Normatif berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi an bahan hukum lainnya yang relevan dengan topic penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan asas lex loci celebrationis sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dianggap sah apabila sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Namun, agar perkawinan campuran tersebut diakui secara hukumb di Indonesia, pencatatan resmi oleh pejabat pencatat perkawinan di Indonesia menjadi syarat mutlak. Dengan demikian, penerapan asas lex loci celebrationis memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengakomodasi perbedaan sistem hukum antarnegara dalam perkawinan campuran, namun tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia untuk menghindari konflik hukum.