AULIA RAHMA, 2020. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 (Surat Pernyataan No. 014/688/2023), Program Studi Ilmu Politik Jurusan Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dibawah bimbingan Bapak Budi Prayetno, S. Fil.i., M.Ag selaku pembimbing II dan Bapak Muhammad, S.Ip, M.Si selaku pembimbing I. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penundaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Majene tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan No. 014/688/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah penundaan tersebut berhasil mencapai tujuannya, yakni menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan masyarakat menjelang Pemilihan Umum 2024. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat dan pemerintahan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn (2003), yang meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penundaan Pilkades mampu menjawab permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kajian ini juga didasarkan pada tiga landasan utama penetapan kebijakan publik, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, guna memahami dimensi normatif, sosial, dan hukum dari kebijakan yang diambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bupati memiliki kewenangan dalam menetapkan Pilkades berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2020, Surat Pernyataan No. 014/688/2023 yang menunda Pilkades menyalahi prosedur hukum karena membatalkan Perbup No. 4 Tahun 2023 tanpa melalui mekanisme perundangundangan yang sesuai, dan kemudian mencabutnya melalui Perbup No. 10 Tahun 2024. Hal ini menimbulkan polemik hukum serta ketidakpastian di tingkat pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan kebijakan agar tidak menimbulkan kerugian administratif maupun sosial.