Imigrasi ilegal merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Italia akibat adanya berbagai permasalahan yang ada di negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Imigran-imigran tersebut memilih untuk meninggalkan negara mereka masing-masing dengan cara menyebrangi laut Mediterania untuk menuju ke Eropa. Oleh karena itu, yang terkena dampak paling besar dari krisis imigran tersebut adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, termasuk Italia yang berbatasan langsung dengan laut Mediterania Tengah. Maka dari itu Italia mempunyai hak untuk mengelola sumber daya dan seluruh kemampuan mereka untuk mengatasi krisis yang menimpah negaranya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa keberhasilan dalam
mengurangi jumlah imigran ilegal yang masuk ke Italia, kebijakan yang diterapkan juga menimbulkan berbagai dampak, termasuk meningkatnya ketegangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan tantangan dalam penanganan pengungsi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas isu imigran ilegal dan efektivitas strategis yang diterapkan oleh pemerintah Italia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya menangani kasus tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari upaya pemerintah Italia dalam menangani kasus Imigrasi ilegal. Metode yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah metode penelitian kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif sebuah peristiwa atau fenomena berdasarkan data fakta dan kesimpulan yang mendetail, dengan teknik pengumpulan data melalui dua metode yaitu metode barbasis dokumen dan metode berbasis pencarian di laman internet. Jenis data yang digunakan yaitu jenis sekunder, yang dimana data
diambil dari data-data yang telah dipublikasi sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dipaparkan dengan menngunakan konsep imigrasi illegal dan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi illegal di Italia dilatar belakangi oleh beberapa kepentingan seperti aspek social, ekonomi, politik, dan hukum. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa solusi efektif membutuhkan pendekatan multilateral, perlindungan HAM, dan kebijakan yang seimbang antara keamanan dan kemanusiaan.