Dalam penelitian ini Analisis ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penganiayaan berat, sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat 2 danayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana yang menimbulkan luka berat atau kematian terhadap korban. Kasus yang melibatkan
oknum TNI seringkali menimbulkan kompleksitas tersendiri karena adanya dualism hukum yaitu hukum pidana umum dan hukum militer, yang diatur dalam Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat sipil berupa penjatuhan pidana penjara selama 13 tahun dan pemecatan dari dinas militer. Kemudian penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu setelah melewati peradilan militer pelaku akan mendepatkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 256 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer.