Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pajak pengahasilan bagi konten kreator atas penghasilan dari aplikasi tiktok dikaitkan dengan undang-undang No.36 Tahun 2008 dan Perubahan dalam undang-undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan mengetahui implementasi hukum pemenuhan wajib pajak tidak dilakukan oleh konten creator berdasarkan peraturan pemerintah No.58 tahun 2023 tentang tariff pemotong pajak penghasilan. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana
pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak terkait dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian.Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak penghasilan bagi konten kreator atas penghasilan dari aplikasi TikTok dikaitkan dengan UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, termasuk penghasilan dari kegiatan usaha. Penghasilan dari aplikasi TikTok termasuk dalam kategori penghasilan dari kegiatan usaha, sehingga konten kreator yang memiliki penghasilan dari TikTok wajib membayar pajak penghasilan atas penghasilan tersebut. Dan Implementasi hukum pemenuhan wajib pajak bagi konten kreator sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Konten kreator yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber, termasuk endorsment, wajib mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Tarif pajak untuk endorsement atau content creator
di Indonesia terbagi menjadi beberapa skema perhitungan yang diatur dalam peraturan pemerintah No.58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotong Pajak Penghasilan