Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian bagi hasil yang terjadi antara nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan penyelesaian sengketa
yang terjadi antara Nelayan dengan pemilik modal di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilaksanakan di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Para punggawa (pemodal) dan para nelayan. Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif- Empirik dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Pengumpulan data dilakuakan melalui Observasi, Wawancara dan Penelitian Kepustakaan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif cenderung menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa bentuk perjanjian oleh masyarakat nelayan dan pemodal di Desa Galung Tulu berbentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian tergantung dengan jenis operasi kelautan yang dilakukan tetapi keuntungan untuk pemodal, yakni sebesar pengembalian modal ditambah 10% (sepuluh persen) dari hasil tangkapan dan apabila pemodal sudah tidak sanggup lagi membiayai maka terdapat 2 (dua) kondisi yang berlaku tergantung perjanjian atau metode pemberian modal yang dilakukan, yakni pemutihan dan pengembalian 50% (lima puluh persen) dengan cara dicicil tanpa batas waktu. Selain itu, jarang ditemui sengketa diantara kedua belah pihak karena kesepahaman antara pemodal dan nelayan yang mengatur mulai pra-perjanjian sampai berakhirnya perjanjian. Tidak seimbangnya antara kewajiban pemodal dengan para nelayan dapat mengakibatkan profesi sebagai pemodal semakin minim dikarenakan pemutihan yang berlaku bila tak sanggup lagi membiayai atau pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) tanpa batas waktu pengembalian. Perjanjian secara lisan membuat pemodal kesulitan untuk dapat menuntut haknya melalui jalur litigasi (peradilan).