Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang di lakukan setiap 5 tahun sekali untuk memilih pemerintah daerah. Pada Pilkada tahun 2024, publik di gemparkan oleh sebuah fenomena yaitu fenomena calon tunggal dan kolom kosong. Di ketahui fenomena ini mulai muncul pada tahun 2015 dan mengalami pertambahan jumlah sampai pada Pilkada tahun 2024. Dengan mengetahui keadaan yang terjadi saat ini, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dengan alasan supaya bisa menghilamgkan fonomena calon tunggal dan kolom kosong. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan penelitian undangundang (statute approach) karena peneliti hanya menggunakan data dan undangundang
yang di lansir dari berbagai media sosial. Jenis dan sumber data yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk
memudahkan dalam menganalisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat di ketahui bahwa penyebab munculnya fenomena calon tunggal dan kolom kosong ini akibatnya partai politik tidak mandiri mencalonkan kadernya. Maka peranMahkamah Konstitusi sangat di butuhkan dalam menangani fenomena ini. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang di harapkan dapat meminimalisir terjadinya fenomena ini. Pada akhirnya dengan putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 ini peneliti menemukan bahwa fenomena calon tunggal dan kolom kosong tidak dapat di hilangkan namun bisa di kurangi
jumlahnya. Peran Mahkamah konstitusi sangat di butuhkan dalam menangani fenomena tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon dan mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dengan maksud agar semua kaderisasi partai politik dapat mencalonkan diri.