Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap pengguna kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum atau angkutan barang dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemilik kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan penumpang jika mengalami kecelakan. Metode penelitian ini menggunakan normati empiris, dimana penelitian ini mengkaji bahan hukum kepusatakaan, perundang-undangan, efektifitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta dalam penelitian ini dikumpulkan melalaui wawancara dengan kepolisian selaku lawas polres Kabupaten Enrekang dan masayarakat Enrekang. Hasil penelitian ini tentang menyimpulkan bahwa kedudukan angkutan pribadi dijadikan angkutan umum merupakan pelanggaran penyalagunakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pelanggaran ini dapat dikenakan sangsi administarsi pidana. Tetapi masyarakat di Kabupaten Enrekang masi banyak yang mengunakan kendaran pribadi dijadikan kendaran umum. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perbedan angkutan umum dengan angkutan pribadi. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan kepolisan terhadap mobil pribadi dijadikan angkutan umum tidak ditegakan karena masi banyak yang melakukanya dan tidak di hukum.