Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor 303/Pid.Sus/2022 terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh seorang anggota DPRD. Fokus penelitian diarahkan pada alasan hakim menjatuhkan vonis ringan serta penerapan asas equality before the law dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis ringan dengan mempertimbangkan efektivitas rehabilitasi sebagai solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Faktor-faktor seperti status sosial terdakwa sebagai kepala keluarga dan sikap kooperatif dalam persidangan turut menjadi alasan keringanan. Namun demikian, penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam perkara ini dinilai belum sepenuhnya konsisten. Vonis ringan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik menimbulkan persepsi adanya
perlakuan hukum yang berbeda berdasarkan status sosial, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan asas keadilan yang lebih objektif dan konsisten untuk menjaga integritas serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.