Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan interdisipliner. Adapun hasil penelitian ini adalah pada dasarnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son jo.550 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb adalah keraguan hakim terhadap keterangan anak korban dan anak saksi sebagai keterangan yang dinyatakan tidak di bawah sumpah yang memberikan keterangan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kedudukan alat bukti keterangan anak saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan belum diatur secara spesifik dalam ketentuan KUHAP sebagai lex generalist. Namun, telah diakui keberadaannya walaupun kekuatan pembuktiannya didukung oleh saksi testimonium de auditu; saksi yang berdiri sendiri yang dapat membenarkan adanya suatu kejadian; dan/atau keterangan ahli, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, seharusnya ini diterapkan pada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi setelah undangundang ini berlaku sebagai lex specialist. Pemulihan terhadap korban pencabulan setelah proses peradilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetapi belum dijelaskan apakah pemulihan terebut berlaku juga kepada korban yang dalam proses peradilannya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.