Tujuan penelitian ini untuk mengetahui inkonsistensi ratio decidendi dalamputusan hakim dalam perkara perdata terkait standar legalitas ganti kelaminmelalui pengadilan dan kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalamprosestersebut dan syarat dan standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumNormatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus(case approach) dan pendekatan anatomi tubuh pada fisiologi, menggunakanbahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data dari penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendukungpenelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif. Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa inkonsistensi ratiodecidendi dalam perkara perdata penggantian kelamin di pengadilan disebabkanoleh perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan, asas kepastian dan kemanfaatan hukum, serta pertimbangan medis dan agama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang permohonannyaditolak, berdampak pada kesulitan dalam dokumen kependudukan (KTP, paspor, KK), hambatan hak sipil (pernikahan, waris), serta diskriminasi sosial danadministratif akibat perbedaan antara identitas hukum dan sosial. Meski belumdiatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik hukummenunjukkan adanya empat syarat utama dalam permohonan ganti kelamindi pengadilan, pertama, adanya kondisi medis, kedua, belum melakukan operasi sebelum ada putusan, ketiga, telah mencoba upaya medis lain, dan memiliki bukti medis yang kuat. Legalitas penggantian kelamin di pengadilan didasarkanpadadua komponen: surat permohonan dan bukti medis, yang meliputi hasil pemeriksaan genetik/kromosom, diagnosa dokter spesialis, hasil pemeriksaanpsikologis, dan surat keterangan operasi (jika sudah dilakukan).