Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Mandar Nomor 303/Pid.Sus/2022 terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh seorang anggota DPRD. Fokus penelitian diarahkan pada alasan hakim menjatuhkan vonis ringan serta penerapan asas equality before the law dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis ringan dengan mempertimbangkan efektivitas rehabilitasi sebagai solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Faktor-faktor seperti status sosial terdakwa sebagai kepala keluarga dan sikap kooperatif dalam persidangan turut menjadi alasan keringanan.
Namun demikian, penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam perkara ini dinilai belum sepenuhnya konsisten. Vonis ringan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat publik menimbulkan persepsi adanya perlakuan hukum yang berbeda berdasarkan status sosial, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan asas keadilan yang lebih objektif dan konsisten untuk menjaga integritas serta kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.
This study aims to analyze the legal considerations in the Polewali Mandar District Court Decision Number 303/Pid.Sus/2022 concerning a case of methamphetamine abuse committed by a member of the Regional House of Representatives (DPRD). The focus is on the rationale behind the judge’s decision to impose a lighter sentence and the application of the principle of equality before the law in this case. The method used is normative juridical research, employing statutory, doctrinal, and jurisprudential approaches.
The results indicate that the judge imposed a lighter sentence by considering the effectiveness of rehabilitation as a more humane and recovery-oriented solution, in line with the restorative justice approach. Mitigating factors such as the defendant’s social status as a head of household and cooperative attitude during the trial were also taken into account.
However, the application of the principle of equality before the law in this case is found to be inconsistent. The lenient sentence received by a public official raises concerns about differential treatment based on social status, potentially undermining public trust in the judicial system. Therefore, a more objective and consistent application of justice principles is needed to uphold the integrity and credibility of law enforcement in Indonesia.