Penelitian ini membahas tentang perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perniagaan satwa dilindungi di kabupaten polewali mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang perniagaan satwa dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terhadap pembeli satwa dilindugi serta sanksi yang diberikan untuk pelanggaran UU ini terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Efektivitasnya masih rendah dan lemahnya penegakkan hukum. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di anggap sudah tidak relevan lagi dan kurang efektif dalam melindungi satwa liar. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diperlukan revisi untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta dapat mempertegas aturan hukum dan sanksi terhadap pelanggar konservasi.