penelitian ini adalah konflik agraria yang melibatkan pengalihan tanah adat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat menjadi kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengalihan tersebut, dampak hukumnya, serta implikasinya terhadap masyarakat adat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta dokumen hukum lainnya. Pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat adat setempat, tokoh adat, serta pihak terkait, dan observasi langsung di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami implikasi hukum dan sosial dari peralihan tanah adat ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanah adat ini telah menyebabkan hilangnya hak akses masyarakat adat terhadap tanah adat mereka, penurunan kesejahteraan ekonomi, serta munculnya konflik sosial akibat ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat adat. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi perlunya revisi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih adil untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan keadilan sosial.