Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner kepada masyarakat dan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPPT dibagikan setiap tahun dan sebagian besar masyarakat memahami isi surat tersebut, namun masih banyak yang menunda atau tidak membayar pajak tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, kesalahan data pada SPPT, serta tidak adanya tindakan lanjutan bagi penunggak pajak. Bahkan, pemerintah desa terkadang membayar sendiri pajak warga demi menjaga kelancaran pencairan dana desa dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan pembaruan data, melakukan sosialisasi yang lebih baik, serta menerapkan langkah penegakan hukum yang jelas agar masyarakat lebih sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak