Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dalam perkawinan pada kasus ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP tentang larangan perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk pernikahan yang dilakukan dengan identitas palsu atau tanpa persetujuan sah. Proses peradilan mengungkapkan beberapa kendala, seperti kurangnya bukti dan ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan pengakuan para pihak. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam penerapan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor.341/Pid.B/2012/PN.Bkn Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang beranggapan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali sebagaimana dalam unsur “halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” tidak dianggap sah
karena perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat 2. Selain itu majelis hakim juga berpendapat dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan “melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali”
walaupun demikian, Majelis tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah tersebut bukanlah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga dalam putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, memperketat administrasi pencatatan pernikahan, dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara pihak yang berwenang
untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum dalam konteks perkawinan di Indonesia.