Pemutakhiran data pemilih pada Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Polewali Mandar Menuju Pemilu 2024 Tahun 2018 menyisakan permasalahan yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon. Mahkamah menilai bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Sampang invalid dan tidak logis, apabila dibandingkan dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima KPU semester I tahun 2017 berjumlah 844.872, sedangkan DPT sebanyak 803.499, berarti jumlah pemilih tetap sebanyak 95% dari jumlah penduduk. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan KPU Kabupaten Sampang, Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan problema pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sampang terjadi karena: 1) tidak sinkronnya peraturan yang mengatur sumber data pemilih, 2) Patugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak profesional dalam pelaksanaan tugasnya karena mendapatkan tekanan atau pengaruh elit lokal, 3) kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek data pemilih, 4) petugas pemutakhiran masih belum memahami perpindahan basis data pemilih dari de facto menjadi de jure yang menyebabkan munculnya data ganda antar TPS, Desa, maupun Kecamatan, 5) kurangnya supervisi dan monitoring
dalam proses pemutakhiran data pemilih karena ketidakakuratan data pemilih namun ditetapkan hingga DPT. Implikasinya adalah rendahnya integritas pemilu