Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, menyebutkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Namun di Kabupaten Mamasa banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) sangat diperlukan, Namun DP3A Mamasa belum maksimal dalam pelaksanaan pendampingan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah penerapan perlindungan hukum dinas perlindungan perempuan dan anak terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di kabupaten Mamasa? Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan Anak di kabupaten Mamasa? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sehingga dapat memberikan analisis karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan oleh DP3A Mamasa adalah pendampingan dalam melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, pendampingan dalam proses beracara di persidangan, pendampingan psikologis dan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hambatan dari segi internal, pihak keluarga menghalangi untuk diberikan pendampingan, keadaan
korban yang masih dibawah umur dan dari segi eksternal terdapat kekurangan SDM yaitu jumlah psikolog hanya satu orang untuk mendukung terlaksananya perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual.