Menurut hukum positif pengemis dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran. Pengemis adalah orang yang meminta-minta main gitar menyanyi sambil berjalan. Adanya pengemis yang sering kita lihat adalah suatu bukti nyata bahwa masih banyak dari rakyat Indonesia yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. Bila ditinjau dari aspek hukum, menjadi pengemis. Bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 KUHP.Metode yang digunakan dalam peneletian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Di Tempat
Umum (Study Polres Majene). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pengemis yang ada di kabupaten majene belum efektif dikarenakan harus menunggu laporan langsung dari masyarkat sehingga penerapan sanksi terhadap pengemis sampai saat ini belum ada dikarenakan tidak ada laporan secara langsung dari masyarakat.