Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar dan mengetahui apa pertanggung jawaban terhadap penerima protokol Notaris di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Dalam hal ini Data Primer berupa wawancara dengan informan kunci yakni penerima protokol Notaris yang ada di Kabupaten Polewali Mandar., serta bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata., teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pertanggungjawaban. Dalam hasil penelitian penulis menemukan hasil bahwa dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam UUJN tidak ditemukan bentuk perlindungan secara
eksplisit kepada Notaris. Dalam Undang-Undang tersebut ditemukan melalui penjelasan bahwa perlindungan hanya ditujukan kepada masyarakat guna mewujudkan ketertiban, ketertiban dan keadilan hukum. Adapun dalam UUJN terkait tanggung jawab Notaris dapat dinilai sebagai perlindungan hukum secara preventif akan tetapi tidak dapat menampung berbagai persoalan yang hadir. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa UUJN Tahun 2004 maupun UUJN Tahun 2014 tidaklah mengatur bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol, bahwa segala bentuk akta yang hadir atau seluruh isi dari Protokol Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Notaris Asal bukan dilimpahkan kepada Notaris penerima protokol, meskipun Protokol Notaris tersebut berada di bawah penguasaannya. Hal ini, kembali kepada kewajiban Notaris penerima protokol yakni menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya layaknya Protokol Notaris yang ia buat sendiri. Tidak sampai di situ, bahwa berpedoman pada Pasal 65 UUJN yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis dimana dalam nomenklatur pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya sendiri.