ABSTRAK
Musdalifah Ruslan I0121338. “Tinjauan Sosiologi Hukum Dalam Sistem
Gadai Sawah Di Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi Prodi Hukum.
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.
(Dibimbing Oleh pembimbing Andi Tamaruddin sebagai pembimbing I dan
Nurzamzam sebagai pembimbing II.)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem gadai yang ada di
Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Mapilli, Tapango, dan
Matakali dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima gadai dan
pemberi gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah masih
didasarkan pada hukum kebiasaan (living law) yang mengedepankan nilai
kepercayaan, kekeluargaan, dan musyawarah. Perjanjian gadai dilakukan baik
secara tertulis maupun tidak tertulis dengan jangka waktu umumnya dua sampai
tiga musim panen, namun sering diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya
wanprestasi, serta berpotensi menyebabkan peralihan penguasaan tanah kepada
penerima gadai secara de facto. Praktik tersebut menunjukkan pergeseran fungsi
gadai dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi yang cenderung eksploitatif dan
tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positid, khususnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Dari aspek
perlindungan hukum menemukan bahwa perlindungan hukum preventif belum
berjalan optimal, terutama karena masih adanya perjanjian lisan dan rendahnya
kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif lebih
banyak dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti
musyawarah kekeluargaan dan mediasi oleh aparat desa. Namun, dalam
praktiknya perlindungan hukum cenderung lebih menguntungkan penerima
gadai dibandingkan pemberi gadai, sehingga belum mencerminkan keadilan dan
kepastian hukum secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi peran
aparat desa guna mewujudkan praktik gadai sawah yang adil dan memberikan
perlindungan hukum bagi semua pihak.