ABSTRAK
Khofifa. YR (10120349) dengan judul “Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 Berdasarkan Perspektif Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia.” Dibimbing oleh Fadli Yasser
Arafat Juanda, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.
sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak diterapkannya sanksi pidana mati
terhadap pelaku korupsi dana Covid-19 serta menganalisis penjatuhannya dalam
perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur
pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu termasuk terhadap dana bencana
nasional namun sanksi tersebut belum pernah diterapkan karena pertimbangan
proporsionalitas hukuman, kompleksitas pembuktian serta perdebatan moral dan HAM.
Dalam perspektif HAM, hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1)
UUD 1945, tetapi tidak bersifat mutlak karena dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 28J ayat (2). Oleh karena itu, penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi dapat
dibenarkan secara hukum apabila memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan
masyarakat.