ABSTRAK
Globalisasi telah mengubah pola perilaku manusia secara global, memicu
eskalasi kejahatan transnasional yang mengganggu stabilitas dan kedamaian
regional. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi dan integrasi ekonomi yang
memudahkan operasi lintas batas. Akibatnya, negara-negara ASEAN menghadapi
tantangan kolektif dalam menjaga kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui mekanisme National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia
dalam menangkap tersangka Red Notice di kawasan Asia Tenggara serta
tantangan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dalam menangkap
tersangka Red Notice di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan
konsep organisasi internasional dan Transnational Crime konsep tersebut
digunakan untuk menjelaskan karakteristik kejahatan transnasional khususnya
wilayah regional ASEAN dan menekankan kerjasama dalam pemberantasan
kejahatan lintas batas negara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen resmi, jurnal akademik,
laporan organisasi serta sumber-sumber kredibel lainnya. Hasil penelitian
menunjukkan peran NCB Interpol Indonesia, terlihat pada kasus Christopher
Stefanus Budianto, yang berkoordinasi dengan NCB Thailand, memicu penahanan
provisional dan ekstradisi dan pada kasus Chaowalit Thongduang, buronan nomor
satu Thailand yang kabur ke Indonesia. Hal ini menunjukkan fungsi organisasi
internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer dengan tiga pilar utama.
Sebagai arena NCB Interpol Indonesia berfungsi untuk mencapai tujuan nasional,
sebagai instrumen berfungsi sebagai alat operasional negara anggota, dan sebagai
aktor semi-independen berfungsi untuk menjalankan mandat secara kolektif tanpa
bergantung pada instruksi negara anggota. Penelitian ini mengungkap bahwa
peran NCB Interpol Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional,
meliputi kelalaian administratif dalam integritas data buronan, kendala taktis
berupa pemalsuan identitas dan pemanfaatan jalur migrasi ilegal oleh tersangka,
serta hambatan birokrasi internasional terkait keterlambatan asesmen prosedural
penerbitan Red Notice oleh Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon, Prancis. Temuan
ini menegaskan bahwa perlu adanya audit data internal dan akselerasi diplomasi
hukum regional guna menutup celah birokrasi dalam penegakan hukum
internasional.