ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan FOIP yang diinisiasi oleh
Jepang dan didukung Amerika Serikat, Australia, serta India sebagai respon
terhadap ekspansi ekonomi dan dana pembangunan Tiongkok melalui BRI di
kawasan Asia Pasifik. FOIP menekankan pentingnya kebebasan navigasi,
Penegakan hukum internasional, serta pembangunan infrastruktur yang transparan
dan berkelanjutan, sebagai Respon atas model pembangunan Tiongkok yang
dianggap menimbulkan ketergantungan ekonomi negara-negara kecil. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur,
melalui analisis terhadap buku, jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen akademik
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rivalitas strategis antara FOIP
dan BRI telah menciptakan dinamika geopolitik baru di Asia Pasifik. FOIP
berupaya mengimbangi pengaruh Tiongkok dengan memperkuat aliansi maritim
dan kerja sama pembangunan di negara-negara kepulauan Pasifik, sementara
Tiongkok terus memperluas jangkauan ekonominya melalui proyek infrastruktur
dan pembiayaan besar-besaran. Namun, kebijakan FOIP menghadapi berbagai
tantangan, terutama dalam menghadapi militerisasi Laut Tiongkok Selatan oleh
Tiongkok yang menguji prinsip kebebasan navigasi dan supremasi hukum
internasional. Selain itu, negara-negara kecil di Asia Pasifik menghadapi dilema
antara menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan mempertahankan
kedaulatan maritimnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa FOIP menjadi
instrumen penting dalam mempertahankan tatanan Indo-Pasifik yang bebas,
terbuka, dan berbasis aturan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada
koordinasi strategis dan konsistensi komitmen para anggotanya.