Search for collections on Repository Universitas Sulawesi Barat

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT TERHADAP PENANAMAN TIANG LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MUHAMMAD, DARMAWAN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT TERHADAP PENANAMAN TIANG LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Diploma thesis, Universitas Sulawesi Barat.

[thumbnail of Skripsi_Muhammad_Darmawan_ full text.pdf] Text
Skripsi_Muhammad_Darmawan_ full text.pdf
Restricted to Repository staff only until 29 October 2027.

Download (2MB)
[thumbnail of Skripsi_Muhammad_Darmawan_ (pdf.io).pdf] Text
Skripsi_Muhammad_Darmawan_ (pdf.io).pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
MUHAMMAD DARMAWAN (I0119330) DENGAN JUDUL “Perlindungan
Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah Bersertifikat terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Kabupaten Polewali Mandar”.Dibimbing oleh (Sulaeman) sebagai Pembimbing I dan (Ika Novitasari)sebagai Pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum dan Pertangungjawaban terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan energi sering memicu konflik, seperti pemasangan tiang listrik di tanah bersertifikat di Polewali Mandar tanpa izin atau ganti rugi memadai. Ini menguji batas antara hak milik pribadi dan otoritas negara. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik lahan tidak efektif. Kesenjangan regulasi menjadi penyebab utama, di mana
peraturan teknis tidak spesifik mengatur kompensasi untuk tiang Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Tegangan Menengah (SUTM). Akibatnya, pertanggungjawaban hukum PLN tidak terlaksana. PLN menghindari konsekuensi formal, bahkan membebankan biaya dan birokrasi berlarut-larut kepada warga.
Meskipun PLN mengakui tindakannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), masyarakat sulit mendapat keadilan akibat minimnya pengetahuan hukum dan hambatan praktis.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, PLN, Tanah Bersertifikat, Tiang Listrik.
Subjects: FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK dan HUKUM > Ilmu Hukum
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK dan HUKUM > Ilmu Hukum > Konsentrasi Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User: Fitra Wali Aco
Date Deposited: 22 Apr 2026 05:47
Last Modified: 22 Apr 2026 05:47
URI: https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/2795

Actions (login required)

View Item
View Item